MAKALAH ORGANISASI PEMERINTAHAN

ORGANISASI PEMERINTAHAN

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis mampu menyelesaikan makalah ini tepat waktu.

Walaupun makalah ini telah selesai, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa di dalamnya masih terdapat banyak kekurangan. Kekurangan tersebut karena keterbatasan pengalaman, pengetahuan, kemampuan, waktu serta tenaga. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah kami harapkan demi penyempurnaan penulisan berikutnya.

Akhirnya kami berharap semoga makalah yang sederhana ini, dapat berguna dan bermanfaat bagi diri penulis sendiri maupun bagi para pembacanya.

Padangsidimpuan,  Juni 2012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................... i
DAFTAR ISI............................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN......................................................................................... 1

Latar Belakang................................................................................................ 1

BAB II PEMBAHASAN.......................................................................................... 2

A.      Budaya Organisasi Pemerintah......................................................................... 2

1.      Penyakit Organisasi.............................................................................. 3

2.      Ciri Manusia Indonesia......................................................................... 4

3.      Tantangan Organisasi........................................................................... 5

4.      New Public Management (NPM)......................................................... 8

BAB III PENUTUP................................................................................................... 9

Kesimpulan...................................................................................................... 9

DAFTAR PUSTAKA................................................................................................ 10

 

 

           

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Pemerintahan  merupakan sesuatu yang pasti ada dalam suatu kelompok manusia atau yang disebut organisasi. Kitapun hidup dalam suatu masyarakat yang memiliki bentuk organisasi masyarakat yang terkait dengan pemerintahan. Misalnya saja dari segi kebudayaan kebudayaan umum pemerintah dan lembaga organisasi lain di Indonesia adalah ramah tamah dan suka berbasa-basi, serta menjujung tinggi nilai kebersamaan atau kelompok, lain halnya dengan orang barat yang tanpa basa-basi dan bersifat individualis.  Kebudayaan yang kita miliki secara sadar atau tidak akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita dalam berbagai aspek kehidupan.

Tidak berbeda dengan budaya pemerintah yang mempengaruhi masyarakatnya, maka budaya organisasi juga akan mempengaruhi sikap dan perilaku semua anggota organisasi tersebut. Budaya yang kuat dalam organisasidapat memberikan paksaan atau dorongan kepada para anggotanya untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi. Dengan adanya ketaatan atas aturan dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut maka diharapkan bisa mengoptimalkan kinerja dan pelayanan di masyarakat untuk mencapai tujuan organisasi.

Berkaitan dengan budaya organisasitersebut, terdapat peran budaya organisasipada organisasi pemerintahan. Adapun masalah yang muncul adalah disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara umum terkesan rendah yang akhirnya menghasilkan kinerja yang rendah pula. Misalnya saja kebanyakan kantor pemerintahan itu memiliki jam masuk pagi pukul 07.00 tapi kenyataannya dijalan-jalan atau angkutan umum sering ditemui beberapa orang dengan pakaian PNS pada jam tersebut. Gejala yang lain misalnya saja pada waktu kita pergi ke kantor kecamatan untuk mengurus KTP atau surat-surat penting lainnya misalnya, kadang kita menemui sistem pelayanan yang lama, dengan alasan masih banyak pekerjaan lain yang lebih penting yang masih menumpuk, akan tetapi dengan kita memberi suatu stimulus barulah kita mendapatkan pelayanan yang kita inginkan. Padahal fungsi dari organisasi pemerintahan itu tidak lain adalah untuk melayani kepentingan masyarakat luas. Kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap disiplin kerja, karena para pegawai tersebut tidak bertindak atau bersikap sesuai dengan aturan danprosedur yang telah ditetapkan oleh organisasi.

BAB II

PEMBAHASAN

A.     Budaya Organisasi Pemerintah

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perangkat daerah di lingkungan Pemerintah ditata kembali melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat DPRD.

Berdasarkan ketiga peraturan daerah tersebut, maka di Pemerintah Daerah, 17 Dinas Daerah, 13 Badan, 1 Kantor, 1 Sekretariat DPRD dan 30 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Penataan dan pengisian struktur organisasi perangkat daerah telah dilaksanakan pada Tahun 2001.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangsan aparatur pemerintahan, telah dilaksanakan berbagai kegiatan, antara lain Pemberian Bimbingan teknis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bagi pejabat Eselon II dan III, Sosialisasi Pelayanan Umum bagi pejabat Eselon III dan IV, dan Orientasi Gerakan Disiplin Nasional.

Untuk melaksanakan Kewenangan Propinsi yang ada di Kabupaten / Kota dan Kewenangan Kabupaten / Kota yang diserahkan kepada Pemerintah Propinsi telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebanyak 30 UPTD yang Kelembagaanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Dalam melaksanakan pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota, dilakukan baik secara langsung ke Unit kerja yang bersangkutan, maupun melalui surat Gubernur kepada Bupati/Walikota daerah tersebut. Dengan dilaksanakan pembinaan dan penataan organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah yang dilakukan sesuai dengan Poldas, Repetada dan Program Kerja Biro Organisasi di Bidang Kelembagaan, maka Program Kegiatan Penataan Kelembagaan Tahun 2001 telah dilaksanakan dengan baik.

Diharapkan kepada Unit / Satuan Kerja tersebut diatas dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, sehingga mutu pelayanan Aparatur kepada masyarakat semakin meningkat. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah, telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut :

1.      Menyelenggarakan bimbingan Teknis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah yang diikuti sebanyak 73 orang.

2.      Menyelenggarakan Sosialisasi Pelayanan Umum bagi pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah yang diikuti sebanyak 55 orang dalam rangka menumbuhkan empati para pejabat guna lebih meningkatkan palayanan kepada masyarakat secara tepat efektif, efisien terbuka dan tepat waktu.

3.      Membuat Keputusan Nomor 198 Tahun 2001 tentang Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian, dengan dikeluarkan Keputusan Gubernur ini untuk memperjelas pejabat yang di beri wewenang untuk menandatangani Naskah Dinas di bidang kepegawaian di Lingkunagn Pemerintah demi kelancaran pelaksanaan administrasi kepegawaian.

4.      Menerbitkan Pedoman Tata Naskah Dinas dalam bentuk Keputusan Pemerintah Nomor 235 Tahun 2001 Tentang Tata Naskah Dinas, agar terdapat keseragaman dalam Tata Naskah Dinas Pemerintahan.

5.      Melaksanakan Orientasi Gerakan Disiplin Nasional kepada para pejabat di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten / Kota yang diikuti oleh 55 orang dalam rangka menggalakkan Tri Budaya yaitu Budaya Tertib, Budaya Bersih dan Budaya Kerja melalui Gerakan Disiplin Nasional yang dimulai dari Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Pemerintah yang pada akhirnya dapat diteladani oleh masyarakat lingkungan.

1.      Penyakit Organisasi

Beberapa kemungkinan dalam konsep penerapan budaya organisasi akan selalu mendapat tantangan seperti adanya penyakit dan atau kebiasaaan buruk kinerja organisasi yang ditimbulkan oleh adanya beberapa hal berikut:

Ø      Tujuan telah ditetapkan, tetapi tidak dirumuskan secara rinci dan jelas (tidak membumi);

Ø      Pembagian tugas tidak adil, tidak merata, tidak tuntas dan tidak jelas batas-batas (tidak adil);

Ø      Anggota hanya mau bekerja sesuai dengan tugasnya, terjadi pengkotak-kotakan (kaku);

Ø      Merasa dirinya/unitnya yang paling penting, yang lain tidak/kurang penting (sok penting);

Ø      Pemberian tanggung jawab yang tidak seimbang dengan wewenang (zalim);

Ø      Terlalu banyak bawahan yang harus diawasi – kewalahan (rakus);

Ø      Seseorang bawahan mendapat perintah dari satu atasan mengenai hal yang sama, tetapi perintahnya saling bertentangan (plin plan);

Ø      Sanksi terhadap pelanggaran tidak tegas (banyak pertimbangan).

2.      Ciri Manusia Indonesia

(Mochtar Lubir, 2001: 18-36)

Hipokratis (munafik); Tidak bertanggung jawab; Feodal; Percaya takhyul; Artistik; Watak lemah; Lain-lain (tidak hemat /boros; bukan pekerja keras; kurang sabar; tukang menggerutu; cepat cemburu/dengki; gampang senang dan bangga; sok; tukang tiru; tukang tiru kejam; bisa meledak, ngamuk, membunuh, membakar;  khianat; menindas, memeras;  menipu;  mencuri; korupsi; khianat, dengki;  hipokrit; bermalas-malas; tolong menolong, saling menjaga, struktur masyarakat berdasarkan suku (exogam=haram kawin di dalam suku); ikatan kekeluargaan yang mesra, berhati lembut; suka berdamai; rasa humor; cepat belajar; mudah dilatih, sabar; bekerja keras tanpa mencari untung; manusia memajukan dunia dll).

Ø      Usaha Penyehatan Birokrasi Menata ulang organisasi pemerintah (reinventing government)

(David Osborne & Ted Gaebler)

-     Pemerintahan katalis: mengarahkan ketimbang mengayuh;

-     Pemerintahan milik masyarakat: memberi wewenang ketimbang melayani;

-     Memerintahan yang kompetitif: menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan;

-     Pemerintahan yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan;

-     Pemerintahan yang berorientasi hasil: mebiayai hasil, bukan masukan;

-     Pemerintahan berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi;

Ø      Strategi Memperbaharui Organisasi Pemerintah (Birokrasi)

Ø      Prinsif Organisasi Pemerintahan Yang baik (Good Governance)

Ø      Profesionalisme

Ø      Agar Birokrasi Pemerintah Lebih Efisien dan Efektip:

Ø      Antara Birokrasi Dengan Kebijaksanaan:

-          Mengkoordinasikan tugas;

-          Kadang-kadang diperlukan kebijaksanaan;

-          Seni penyelenggaraan pemerintahan;

-          Kesempatan memberikan saran yang produktif

-          Desentralisasi demokratis

3.      Tantangan Organisasi

(Widodo, 2005:2-3)

Lingkungan strategis yang senentiasa berubah, Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan layanan masyarakat, dan Kondisi masyarakat yang mengalami dinamika.

Ø      Paradigma Pergeseran Organisasi

-          Birokratis (bureaucratic organization) weberian – rasional oleh Max Weber

-          Performance based organization (organisasi kinerja) oleh Peter Druker

-          Leaning Organization (organisasi pembelajaran) oleh Peter Senge, 2000)

Ø      Organisasi Pembelajaran

Adalah suatu organisasi yang senantiasa mengembangkan kapasitasnya untuk membangun masa depan (Peter Senge).

Suatu organisasi yang memiliki keterampilan menciptakan, menguasai dan mempelajarkan pengetahuan serta dengan perubahan perilakunya mampu melakukan kilas balik terhadap pengetahuan baru serta pandangannya (David Garvin).

-    Memiliki otonomi,

-    Memiliki daya tangkal terhadap intervensi pihak eksternal,

-    Menghasilkan kualitas asli (Genuine Quality).

Karakteristik Organisasi Pembelajaran

(The Fifth Diciplines, Peter Senge, 1996)

Ø      Systems Thinking

-       Fokus terhadap bagaimana sesuatu masalah akan dipecahkan melalui interaksi antar elemen dalam suatu sistem,

-       Lebih mengutamakan mengkaji elemen sistem yang lebih besar dan saling berinteraksi daripada mengkaji bagian-bagian kecil dari suatu sistem.

Ø      Personal Mastery

Ø      Mental models

Ø      Building shared vision

Ø      Team learning

-       Tim adalah sekumpulan orang-orang yang mengerjakan sesuatu secara bersama-sama (Robinson dan Finley),

-       Fundamental bellets sebuah tim:

a.        tim pekerja merupakan unsure bangunan organisasi,

b.        tim harus mampu mengelola “kultur, proses, sistem serta hubungan kemitraan antar mereka untuk mencapai kesuksesan.

-       Karakteristik team learning yang handal, adalah:

a.        memiliki sasaran yang jelas dan senantiasa meningkat,

b.        struktur dibentuk berlandaskan orientasi hasil capaian,

c.        anggota tim memiliki kompetensi,

d.        bersatunya komitmen,

e.        lingkungan kerjasama kondusif,

Ø      Paradigma Penyelenggaraan Organisasi Pemerintah (Organisasi Publik)

(Thoha, dalam Widodo, 2005:3)

NO.	LAMA	BARU	KET.
1	Rule government	Good governance
2	Sentralisasi	Desentralisasi
3	Rule/government	Private sector/civil society
4	Masyarakat Powerless	Masyarakat Powerful
5	Suka Mengatur	Suka Melayani
6	Pendekatan Kekuasaan	Fleksibel/Kolaboratis/Dialogis
7	Sloganis	Realistis/Pragmatis

Ø      Pergeseran Paradigma Organisasi (dari second wave ke third wave)

Ancok (dalam Usman, 2000:138-139)

NO.	Dimensi	Second wave	Third wave
1	Sifat Organisasi	Hierarchy (jejang)	Networking (jaringan)
2	Keluaran (output) organisasi	Market share (memperbesar pangsa pasar)	Creation (produk baru)
3	Pengambilan keputusan	Institusi	Individu (empowerment)
4	Gaya kerja	organisasi Kaku	Fleksibel
5	Kekuatan organisasi	Stabilitas organisasi	Kemampuan adaptasi
6	Orientasi organisasi	Self sufficiency	Interdepencies (saling ketergantungan)
7	Tujuan organisasi	Perencanaan strategic dan tujuan yang ingin dicapai	Kualitas prima
8	Orientasi kepemimpinan	Tertumpu pada pandangan dogmatic	Gaya kepemimpinan bervisi
9	Kurang maksimal	menekankan tingginya kualitas produk	Kualitas prima
10	Orientasi pegawai	bekerja    Memperoleh rasa aman (security)	Pengembangan diri (personal growth)
11	Orientasi pegawai pada pekerjaan	Pengejaran status dan pangkat	Berbuat sesuatu yang berbeda melebihi prestasi orang lain
12	Kekuatan sumberdaya	Pemilikan uang tunai dalam jumlah yang besar (cash)	Pemilik informasi
13	Motivasi bekerja	menyelesaikan pekerjaan	Membangun sesuatu yang baru
14	Kultur organisasi	Menghindari resiko (risk aversive)	Keberanian menghadapi resiko (risk prone)

Model/Dimensi	OPA	NPM	NPS	EG
tujuan	Efisien dan profesional	Palayanan prima	Kualitas pelayanan	Pelayanan dengan pemberdayaan
insentif	Fungsional struktural	System konsekuen	Fungsional structural swasta	System konsekuen
Pertanggung jawaban	Pada klien dan konsituen secara hirarkis	Pada customer ala pasar	Pada warga Negara (citizens) secara multidimensional	Pada customer ala pasar
Kekuasaan	Pada top management	Pada pekerja dan pengguna jasa	Pada warga negara	Pada pekerja dan pengguna jasa
Budaya	Arogan	rutin  Menyentuh hati	winning minds,    Ramah inovatif	Menyentuh hati, winning minds

Penekanan pada ketaatan menjalankan aturan dan efisiensi    Penekanan pada perombakan visi dan misi    Penekanan pada perombakan kultur pelayanan    Penekanan pada perombakan DNA birokrasi

Peranan pemerintah    Rowing (mendayung)    sterring    serving    sterring Konsef kepentingan publik    Kepentingan public tercermin dalam UU yang secara politis sudah didesain pemerintah    Kepentingan public merupakan aggregate kepentingan individu    Kepentingan public merupakan hasil dialog mengenai nilai Kepentingan  public merupakan aggregate kepentingan individu Electronic -Government (E-G).

4.      New Public Management (NPM)

Memfokuskan aktivitasnya hanya pada kegiatan manajemen, tidak pada aktivitas kebijakan, mencoba melihat manajemen pelayanan public pada segi kinerja (performance appraisal) dan efisiensi, tidak dari segi politis, dilakukan pemecahan manajemen pelayanan public menjadi badan-badan kecil dan sederhana yang berkaitan langsung dengan kepentingan dasar pengguna jasa (user-pay bases), menggunakan landasan pasar (quasimarkets) sebagai daya dorong bagi terciptanya kompetisi,
pemangkasan ekonomi biaya tinggi sehingga ongkos untuk memperoleh pelayanan menjadi lebh murah, ditandai dengan gaya manajemen yang berorientasi pada output, cara tersingkat, penggunaan insentif moneter, dan kebebasan pengelolaan (Rhodes, 1994:2), ada empat model NPM (Ferlie, 1997:10-15):

a)      Model 1 the efficiency drive,

b)      Model 2 Downsizing and decentralization.

c)      Model 3 in search of excellence

d)      Model 4 Public service orientation

Penerapan model ini pertama kali dilakukan di Inggris oleh Margaret Thatcher di tahun 1980-an dengan mengusung sejumlah ahli yang sukses memimpin organisasi-organisasi  bisnis ke pemerintahannya sebagai penasehat ahli, semangat efisiensi dan penyerahan urusan public ke pihak swasta dalam pemerintahannya menjadi sangat besar (menuai hasil yang luar biasa), pertumbuhan ekonomi meningkat, angka pengangguran berkurang, dan uang Negara banyak dihemat penggunaannya, Negara-negara yang sukses menerapkan model ini adalah Australia, Kandada, dan New Zealand, Negara-negara dengan sebutan Anglo Saxon termasuk UK (Janet dan Robert Denhardt, 2003).

BAB III

PENUTUP

             Kesimpulan

Sesuai dengan arahan TAP MPR No. IV/MPR/2000 penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemberian layanan publik dan pembangunan lokalitas. Dalam rangka "good governance ", pemberian layanan dan barang publik perlu melibatkan sektor swasta dan komunitas dengan tetap menjunjung tinggi berbagai prinsip: transparansi, akuntabilitas, efisensi, keadilan dan penegakan hukum.

.

DAFTAR PUSTAKA

Gibson, James L, Ivancevich dan Donnely , 1994, Organisasi dan Manajemen,           Perilaku,         Struktur Proses, (terjemahan ) Edisi keempat, Jakarta:    Erlangga

Grunig, JE & Hunt, T. (1984). Managing Public Relations. New York: Holt, Rinehart, & Winston

Stockwell, S. (2000).’Public Relations in Government’ Dalam Johnston, J. &          Zawawi, C.      (eds) Public             Relations: Theory and Practice. Sydney: Allen &        Unwin

Robbins, S. P., 1998. Organizational Behavior: Concept, Controversies, and          Applications, New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice Hall International

Rakhmat, MS, 2005, Reformasi Administrasi Publik Menuju Pemerintahan Daerah

            Yang Demokratis, Jurnal Administrasi Publik/Volume 1/No.1/2005

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan           Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi/     Kabupaten/ Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi        Perangkat Daerah.